Bapak Musthofa Hadi,S.Pd.I,M.Pd. Hadir dari MIN 1 Pasuruan
PASURUAN – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan mengambil langkah strategis guna menjamin ketepatan waktu dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kesejahteraan pendidik. Pada hari Kamis, 19 November 2026, bertempat di Minihall Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan, digelar kegiatan vital yang melibatkan para ujung tombak administrasi keuangan di lingkungan madrasah negeri.
Acara yang dimulai tepat pada pukul 09.00 WIB ini dihadiri secara khusus oleh delegasi dari seluruh satuan kerja (satker) madrasah negeri di wilayah Kabupaten Pasuruan, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), hingga Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sesuai dengan undangan resmi yang telah diedarkan sebelumnya, masing-masing kepala madrasah mengutus satu orang Operator Satuan Kerja (Satker) terbaiknya untuk mengikuti dua agenda krusial, yakni sosialisasi pengajuan kekurangan serta susulan tunjangan kinerja (tukin) guru, dan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM).
Mengurai Tantangan Teknis Pengajuan Kekurangan dan Susulan Tukin
Tunjangan kinerja merupakan salah satu hak fundamental bagi para guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dipenuhi secara presisi, baik dari segi nominal maupun ketepatan waktu pencairannya. Namun, dalam praktik tata kelola keuangan di lapangan, dinamika kepegawaian kerap memunculkan kendala administratif. Perubahan status kepegawaian, kenaikan pangkat, penyesuaian kelas jabatan, mutasi antar-satker, hingga keterlambatan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian sering kali menyebabkan terjadinya kekurangan bayar atau perlunya pengajuan tukin susulan.
Melalui sesi pertama yang berfokus pada sosialisasi pengajuan kekurangan dan susulan tunjangan kinerja guru, tim perencana dan pengelola keuangan Kemenag Kabupaten Pasuruan membedah secara rinci regulasi terbaru serta petunjuk teknis (juknis) yang berlaku di tahun anggaran 2026. Para operator satker MIN, MTsN, dan MAN dibekali pemahaman mendalam mengenai kelengkapan dokumen pendukung yang mutlak diperlukan sebelum berkas diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa ketelitian di tingkat satker adalah kunci utama pencegahan penolakan berkas. Setiap usulan kekurangan maupun susulan tukin harus didukung oleh rekam jejak kehadiran yang valid, keputusan pejabat pembina kepegawaian yang sah, serta perhitungan selisih nominal yang telah diverifikasi ulang. Dengan menyamakan persepsi antara pihak madrasah dan kantor kemenag kabupaten, diharapkan tidak ada lagi hak guru yang tertunda akibat kesalahan input data atau kekurangan lampiran administrasi menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Memperkuat Kualitas Tata Kelola Melalui Evaluasi SPP dan SPM
Agenda kedua yang tak kalah penting adalah evaluasi terhadap proses pembuatan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta Surat Perintah Membayar (SPM). Sebagai instrumen utama dalam mekanisme pencairan anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), SPP dan SPM menuntut tingkat akurasi tanpa cela.
Dalam sesi evaluasi ini, dilakukan bedah kasus terhadap berbagai catatan dan temuan yang muncul sepanjang pelaksanaan anggaran tahun berjalan di masing-masing satker MIN, MTsN, dan MAN. Beberapa poin krusial yang disoroti meliputi ketepatan penggunaan akun belanja, kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan, hingga kedisiplinan waktu dalam pengunggahan dokumen ke sistem aplikasi keuangan negara.
Para operator diajak untuk melakukan refleksi dan identifikasi kendala teknis yang selama ini menghambat proses penerbitan SPM. Diskusi berlangsung interaktif; sejumlah operator madrasah menyampaikan pengalaman serta hambatan spesifik yang mereka hadapi saat berhadapan dengan pembaruan sistem aplikasi maupun sinkronisasi data antar-platform kementerian. Masukan-masukan tersebut langsung ditanggapi dengan solusi taktis dan pendampingan teknis oleh tim keuangan Kemenag Kabupaten Pasuruan.
Sinergi Kepala Madrasah dan Operator demi Wujudkan Zona Integritas
Keberhasilan tata kelola keuangan di tingkat madrasah negeri tidak semata-mata bertumpu pada pundak para operator, melainkan membutuhkan dukungan penuh dan fungsi pengawasan yang kuat dari para Kepala MIN, MTsN, dan MAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di satkernya masing-masing.
Melalui kegiatan yang berlangsung hingga selesai di Minihall Kemenag Kabupaten Pasuruan ini, pesan utama yang ingin dibangun adalah penguatan sinergi internal madrasah. Kepala madrasah diharapkan senantiasa melakukan monitoring berkala terhadap kinerja operatornya, memfasilitasi kebutuhan sarana pendukung kerja, serta memastikan komunikasi yang lancar dengan tim keuangan di tingkat kabupaten.
Tertib administrasi dalam pengelolaan tunjangan kinerja guru dan penerbitan SPP-SPM bukan sekadar pemenuhan kewajiban birokrasi semata. Lebih dari itu, langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas pengelolaan keuangan negara. Ketika hak-hak kesejahteraan para guru terkelola dengan tertib dan cair tepat waktu, motivasi serta fokus pendidik dalam mencetak generasi unggul di madrasah-madrasah Kabupaten Pasuruan pun akan semakin optimal.
Dengan rampungnya kegiatan sosialisasi dan evaluasi pada Kamis ini, seluruh operator satker MIN, MTsN, dan MAN se-Kabupaten Pasuruan diharapkan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan melakukan inventarisasi data di madrasah masing-masing, guna memastikan seluruh proses pencairan tukin susulan dan penyelesaian administrasi keuangan akhir tahun berjalan lancar tanpa hambatan berarti.











.jpeg)

