PASURUAN – Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan terus berupaya memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta tepat sasaran. Sebagai langkah strategis untuk mengawal serapan anggaran sekaligus mematangkan persiapan administratif akhir tahun, Kemenag Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan rapat koordinasi bertajuk Evaluasi dan Monitoring Anggaran serta Persiapan Menghadapi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2026.
Kegiatan penting tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, 19 November 2026, bertempat di Hall Mini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan resmi yang diterbitkan sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 18 November 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pengelola anggaran dari berbagai Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, mulai dari jajaran sekretariat, seksi-seksi teknis, hingga perwakilan madrasah negeri dan kantor urusan agama.
Penyelenggaraan rapat koordinasi ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengawasan realisasi anggaran di triwulan keempat yang menjadi fase paling krusial dalam siklus pengelolaan APBN. Sebagaimana diketahui, periode November hingga Desember merupakan masa-masa penentuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menuntaskan berbagai program kerja, menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan, serta memastikan tidak adanya dana yang mengendap atau gagal terserap tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara regulatif.
Dalam sesi evaluasi dan monitoring, tim perencana dan pengelola keuangan Kemenag Kabupaten Pasuruan membedah capaian realisasi anggaran masing-masing Satker secara mendetail. Setiap pengelola anggaran diminta untuk memaparkan progres serapan dana pada setiap akun belanja, baik belanja pegawai, belanja barang, maupun belanja modal. Langkah identifikasi dini ini dilakukan untuk memetakan potensi kendala di lapangan, seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang masih berjalan, hingga kelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga.
Selain menyoroti persentase serapan anggaran, forum ini juga menekankan aspek kualitas belanja. Para pengelola anggaran diingatkan agar tidak sekadar mengejar target penyerapan secara kuantitatif di akhir tahun, melainkan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban administrasi, kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi fisik di lapangan, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban menjadi indikator utama yang terus ditekankan dalam rapat tersebut.
Agenda utama kedua yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan di Hall Mini Kemenag Kabupaten Pasuruan adalah persiapan menghadapi Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2026. Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), setiap akhir tahun anggaran selalu diberlakukan aturan khusus terkait batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), penyelesaian uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP), serta mekanisme pengajuan kontrak yang melintasi tahun anggaran atau pekerjaan yang belum selesai hingga batas akhir Desember.
Melalui sosialisasi dan bedah regulasi LLAT 2026 ini, seluruh pengelola anggaran Satker dibekali pemahaman komprehensif mengenai jadwal-jadwal kritis (deadline) pengajuan tagihan ke KPPN. Pemahaman terhadap linimasa tersebut sangat vital agar tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di hari-hari terakhir menjelang tutup buku, yang berisiko menyebabkan penolakan sistem maupun keterlambatan pencairan dana. Para operator dan pejabat perbendaharaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Pengeluaran, diarahkan untuk membangun komunikasi yang intensif dan melakukan rekonsiliasi data secara berkala.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, sejumlah perwakilan Satker turut menyampaikan berbagai dinamika teknis yang dihadapi dalam proses pencairan maupun pelaporan keuangan selama beberapa bulan terakhir. Berbagai persoalan tersebut langsung direspons dengan solusi teknis serta pendampingan langsung oleh tim keuangan tingkat kabupaten guna menyamakan persepsi dalam penerapan aturan perpajakan, penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta tata cara penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila ditemukan kesalahan data rekening penerima.
Komitmen bersama terbangun kuat di antara seluruh peserta rapat untuk menjaga predikat kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan agar tetap berada pada kategori sangat baik. Capaian IKPA yang optimal bukan hanya mencerminkan keberhasilan tata kelola keuangan secara administratif, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa anggaran negara benar-benar hadir dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas layanan keagamaan serta pendidikan madrasah di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Menjelang penutupan kegiatan, seluruh pengelola anggaran Satker diinstruksikan untuk segera melakukan langkah percepatan pasca-rapat, termasuk menyusun jadwal internal penyelesaian tagihan di unit kerja masing-masing sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh regulasi LLAT 2026. Dengan sinergi yang solid, ketelitian dalam verifikasi berkas, serta kedisiplinan dalam mematuhi jadwal tutup buku akhir tahun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan optimistis dapat menuntaskan seluruh rangkaian pengelolaan anggaran tahun 2026 dengan lancar, transparan, dan akuntabel tanpa menyisakan permasalahan administrasi di kemudian hari.
.jpeg)



.jpeg)








