MEMPERKOKOH INTEGRITAS, MENGUKUR KINERJA: Kepala MIN 1 Pasuruan Turut Aktif dalam Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas, Perkin, serta Zona Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

 

PASURUAN, 13 April 2026 – Dalam upaya sistematis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Kerja sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang berlangsung di Aula Al Ikhlas, Senin (13/4/2026) ini dihadiri secara lengkap oleh seluruh Kepala Seksi, Penyelenggara, Kepala Madrasah Negeri (MIN, MTsN, MAN), dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Pasuruan.

Sebagai bentuk komitmen pimpinan, Plt. Kepala Kemenag Kab. Pasuruan menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar ritual administratif, melainkan strategic intervention untuk mewujudkan kinerja yang terencana, terukur, dan terevaluasi. "Dengan instrumen ini, kita tidak hanya bekerja, tetapi bekerja dengan target yang jelas, akuntabilitas yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun," ujarnya dalam sambutan pembuka.

Tiga Pilar Reformasi Birokrasi: Dari Komitmen Moral hingga Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan kajian terhadap roadmap reformasi birokrasi Kementerian Agama reformasi, ketiga instrumen yang ditandatangani hari ini merepresentasikan siklus integritas dan kinerja yang saling menguatkan:

1. Pakta Integritas: Fondasi Etika dan Pencegahan Korupsi

Pakta Integritas merupakan pernyataan resmi dan sukarela dari setiap pejabat dan ASN untuk berkomitmen mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks pelayanan keagamaan—yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti layanan nikah, wakaf, pendidikan madrasah, dan haji—pakta ini menjadi guardian of trust. Penandatanganannya oleh seluruh kepala unit kerja menandakan internalisasi nilai anti-korupsi hingga ke level operasional terdepan.

2. Perjanjian Kinerja (Perkin): Jembatan antara Perencanaan dan Akuntabilitas

Perkin adalah turunan operasional dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Permen PANRB No. 88 Tahun 2021. Dokumen ini menerjemahkan rencana strategis menjadi target kinerja tahunan yang spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan Perkin, setiap seksi, madrasah, dan KUA memiliki scorecard kinerja yang jelas. Hal ini memungkinkan evaluasi berbasis data (evidence-based evaluation), sehingga perbaikan di tahun berikutnya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan hasil analisis capaian dan tantangan tahun berjalan

3. Zona Integritas (ZI): Menuju Budaya Pelayanan Prima Bebas Korupsi

Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah proaktif menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). ZI bukan sekadar sertifikasi, tetapi proses transformasi budaya kerja yang menekankan pada enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan akuntabilitas kinerja

Deklarasi ZI di Kemenag Pasuruan menandai dimulainya perjalanan kolektif untuk menciptakan ekosistem kerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Perspektif  : Sinergi Top-Down dan Bottom-Up dalam Reformasi Birokrasi

Acara hari ini mencerminkan pendekatan hybrid dalam implementasi reformasi birokrasi:

• Dimensi Top-Down: Kepemimpinan Plt. Kepala Kantor memberikan political will dan kerangka kebijakan yang jelas melalui roadmap reformasi
• Dimensi Bottom-Up: Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kepala MIN 1 Pasuruan yang secara eksplisit menyatakan komitmennya meningkatkan layanan bagi siswa dan walimurid, menunjukkan bahwa reformasi diinternalisasi hingga level frontliner.

Sinergi ini krusial karena reformasi birokrasi sering gagal ketika hanya menjadi program "atas" tanpa keterlibatan dan kepemilikan (ownership) dari pelaksana di lapangan. Partisipasi Kepala Madrasah juga strategis, mengingat madrasah adalah face of service Kemenag yang paling kasat mata bagi masyarakat.

Tantangan dan Rekomendasi Ke Depan

Berdasarkan analisis, beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:

1. Konsistensi Implementasi: Risiko terbesar adalah dokumen hanya menjadi arsip. Diperlukan mekanisme monitoring berkala dan feedback loop yang efektif.
2. Kapasitas SDM: Pemahaman dan kemampuan teknis dalam menyusun indikator Perkin yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan.
3. Integrasi Sistem: Data kinerja dari Perkin harus terintegrasi dengan sistem evaluasi ZI dan pelaporan SAKIP untuk menghindari beban administratif ganda.

Penutup: Dari Pasuruan untuk Indonesia

Rapat Kerja dan penandatanganan tiga instrumen kunci ini di Kemenag Kabupaten Pasuruan bukan sekadar agenda lokal. Ini adalah mikro-kosmos dari upaya besar reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Kementerian Agama untuk periode 2025-2029

Ketika integritas menjadi fondasi, kinerja terukur menjadi kompas, dan zona integritas menjadi ekosistem, maka pelayanan keagamaan yang optimal dan maksimal bukan lagi sekadar jargon, melainkan realitas yang dialami setiap warga masyarakat.

Komitmen yang ditandatangani hari ini adalah janji publik. Kini, tugas bersama adalah mewujudkannya dalam setiap interaksi pelayanan, setiap keputusan kebijakan, dan setiap laporan pertanggungjawaban. Integritas dimulai dari komitmen, kinerja dibuktikan dengan hasil.